Menelaah permasalahan perburuhan memang tidak ada habisnya.
Secara makro, kaum buruh sangat rentan terhadap penindasan. Penindasan ini
biasanya berupa penghisapan terhadap tenaga kinerja buruh. Dimana ada ruang
antara harga suatu barang hasil produksi dengan harga bahan baku ditambah
operasional produksi. Celah ini yang di
dalam buku DAS CAPITAL, Karl Mark
menyebutnya dengan pemaksimalan “nilai lebih”.
Padahal, diakui atau tidak buruh merupakan kelompok utama
yang turut membangun peradaban. Bayangkan, sebuah perusahaan akan berjalan
manakala ia bias memetik laba dari kinerja tenaga buruh. Dari situ pemerintah
mengambil pajak untuk pembangunan. Belum lagi pajak penghasilan yang buruh
bayarkan kepada pemerintah. Dan dapat dilihat, bahwa buruh memegang peranan
yang sangat penting di dalam membangun peradaban.
Peristiwa pemecatan 45 Buruh dari PT Sarana Bahtera
Shipyard pada tanggal 28 Januari sesungguhnya sangat mencederai hukum dan
kemanusiaan di Kota Tegal. Mengingat 45 Buruh tersebut diberhentikan secara
sepihak tanpa diberikan haknya. Tentunya sesuai dengan normative Undang-undang
ketenagakerjaan.
Per 28 Januari 2014, 45 Buruh PT SBS itu dipecat pihak
manajemen tanpa pesangon sedikitpun. Hal ini berlarut hingga maret 2014 hingga
pihak buruh menemukan pendampingan advokasi. Lantas, dimana pemerintah dalam
hal ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DINSOSNAKERTRANS).?
Pemerintah(Eksekutif),
sebagai pelaksana Undang-undang sudah seharusnya menjalankan tugasnya dengan baik. Namun
dengan kejadian pemecatan 45 Buruh PT SBS ini menunjukkan adanya fungsi
pemerintah itu sendiri yang “terlewatkan”. Melihat kondisi buruh yang
diberhentikan tersebut, sudah bekerja selama lebih dari tujuh tahun tanpa
adanya perjanjian kerja dan status yang jelas. Ini adalah salah satu contoh
kasus yang mungkin satu dari kesekian lainnya yang mengalami kondisi yang sama.
Mengingat jumlah perusahaan yang ada di Kota tegal mencapai 640 perusahaan.
