Laman

▼

Senin, 14 April 2014

Penetapan tersangka KPK terhadap Mantan Walikota Tegal : “Peringatan untuk walikota Baru”



Ditetapkannya Mantan Walikota Tegal sebagai tersangka pada kasus tukar guling (Ruislag) tanah bokong semar haru menjadi catatan khusus untuk walikota baru. Mengingat kasus tersebut dilaporkan langsung oleh masyarakat kota Tegal kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Seperti yang disampaikan oleh juru bicara KPK Jhan Budi. Ia mengatakan jika kasus tukar guling bokong semar dilaporkan oleh masyarakat Tegal secara detail dan cukup bukti.
Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kota Tegal bukan tipikal masyarakat yang pasif dan tidak peduli terhadap kebijakan pemerintah. Namun orang tegal, seperti dikutip dari makalah Bakuten si Jon Wis Dadi Wong Indonesia karya Eko Tunas, menyatakan bahwa orang tegal itu berwatak jujur, berani dan apa adanya. “ malah watek sing kaya Bima nang wayange kiye bahasa mata jiwa kuwe nggawa wong Tegal nduwe sifat waninan. Kaya bima sing dikongkon njegur segara ya gelem. Nyilem nang dasar laut ya ketemune Dewa Ruci.” (memiliki watak seperti Bima dalam pewayangan ini bahasa mata jiwa membawa orang-orang Tegal mempunyai watak berani. Seperti Bima yang disuruh masuk ke lautan juga mau, Menyelam di lautan ketemu dengan Dewa Ruci).
Kita sama-sama ketahui, belum lama ini muncul tindakan-tindakan dari Walikota baru kota Tegal yang dipandang “arogan” dan “tidak wajar”.  Beberapa tindakan tersebut  diantaranya adalah tidak hadirnya Walikota terpilih pada acara pisah sambut walikota Tegal demisioner,  permintaan untuk menyediakan undangan pelantikan sebanyak 2.600 undangan (sebelumnya hanya 750). Puncaknya, pelantikan Walikota Tegal diwarnai dengan aksi demonstrasi penolakan terhadap kebijakan walikota terpilih.
Tidak hanya itu, pasca pelantikan Walikota Terpilih juga masih menyisakan pemberitaan yang dinilai “tidak wajar”. Yaitu tidak ditempatinya rumah dinas dengan alasan perbaikan, Walikota memilih menempati salah satu Hotel yang ada di Kota Tegal. Walaupun setelah itu diiringi isu biaya Hotel diambil dari APBD Kota Tegal.
Terlepas tindakan walikota baru di Kota Tegal ini mengandung unsur KKN atau tidak, ynag jelas hal ini sudah menimbulkan polemik di masyarakat. Mereka yang tadinya bersikap normative, menjadi terpanggil dalam sikap keingintahuannya. Hal ini telah menjadi warning awal untuk masyarakat Tegal terpanggil dalam pengawalan pemerintahan mendatang.
Walikota Tegal terpilih yang notabene bukan orang Tegal asli, perlu mengetahui dan mempelajari kultur budaya Tegal. Agar nantinya tidak “tersandung” di tengah jalan.
“Aja wani-wani karo wong Tegal!”
“Pengin balik gari aran tok?”

Mungkin itu pekerjaan rumah untuk walikota Baru untuk menterjemahkan jargon orang Tegal itu. Salam Tegal Raya!.

Minggu, 30 Maret 2014

Pemecatan 45 Buruh PT SBS : Otokritik untuk PEMKOT Tegal


            Menelaah permasalahan perburuhan memang tidak ada habisnya. Secara makro, kaum buruh sangat rentan terhadap penindasan. Penindasan ini biasanya berupa penghisapan terhadap tenaga kinerja buruh. Dimana ada ruang antara harga suatu barang hasil produksi dengan harga bahan baku ditambah operasional produksi.  Celah ini yang di dalam buku  DAS CAPITAL, Karl Mark menyebutnya dengan pemaksimalan “nilai lebih”.
            Padahal, diakui atau tidak buruh merupakan kelompok utama yang turut membangun peradaban. Bayangkan, sebuah perusahaan akan berjalan manakala ia bias memetik laba dari kinerja tenaga buruh. Dari situ pemerintah mengambil pajak untuk pembangunan. Belum lagi pajak penghasilan yang buruh bayarkan kepada pemerintah. Dan dapat dilihat, bahwa buruh memegang peranan yang sangat penting di dalam membangun peradaban.
            Peristiwa pemecatan 45 Buruh dari PT Sarana Bahtera Shipyard pada tanggal 28 Januari sesungguhnya sangat mencederai hukum dan kemanusiaan di Kota Tegal. Mengingat 45 Buruh tersebut diberhentikan secara sepihak tanpa diberikan haknya. Tentunya  sesuai dengan normative Undang-undang ketenagakerjaan.
            Per 28 Januari 2014, 45 Buruh PT SBS itu dipecat pihak manajemen tanpa pesangon sedikitpun. Hal ini berlarut hingga maret 2014 hingga pihak buruh menemukan pendampingan advokasi. Lantas, dimana pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DINSOSNAKERTRANS).?
Pemerintah(Eksekutif), sebagai pelaksana Undang-undang sudah seharusnya   menjalankan tugasnya dengan baik. Namun dengan kejadian pemecatan 45 Buruh PT SBS ini menunjukkan adanya fungsi pemerintah itu sendiri yang “terlewatkan”. Melihat kondisi buruh yang diberhentikan tersebut, sudah bekerja selama lebih dari tujuh tahun tanpa adanya perjanjian kerja dan status yang jelas. Ini adalah salah satu contoh kasus yang mungkin satu dari kesekian lainnya yang mengalami kondisi yang sama. Mengingat jumlah perusahaan yang ada di Kota tegal mencapai 640 perusahaan.